Aturan (Akademik)

Muhammad Hatta pernah menuliskan tentang ciri utama penjajahan dalam Buletin Indonesia Merdeka “Di dalam negeri yang terjajah, hukum dan keadilan merupakan kata-kata kosong belaka, yang begitu sering diucapkan oleh pihak penjajah apabila mereka naik ke atas panggung internasional. Di balik layar mereka bersuara lain.

Hatta tidak memandang bahwa bangsa yang terjajah dikuasai secara teritorial, tapi lebih kepada psikologi bangsa dalam menegakkan keadilan melalui hukum. Karena benar, hal utama ketika seseorang atau suatu bangsa ingin terlepas dari ketidakadilan adalah dengan hukum yang bijak dan adil.  Selama ini belum terealisasi, masyarakat hanya akan menjadi objek di wilayah yang seharusnya ia turut berperan.

Kenapa hukum menjadi hal esensial dalam kemerdekaan? Di dalam hukumlah kebenaran dan ketidakbenaran dibahas dan diputuskan.  Hukum yang adil akan mengatakan bahwa benar adalah benar. Orang akan mendapatkan haknya di dalam hukum ketika hukum tersebut mampu menegakkan perannya.

Sebaliknya, mengutip Marx, hukum adalah keterasingan. Masyarakat terasing adalah ketika ia tidak memeiliki peran dan tidak mampu mengubah aturan yang dibuat bukan untuk kesejahteraan, lebih kepada animo untuk menguasai. Tidak ada relasi yang berkesinambungan antara aturan yang dibuat dengan masyarakat yang akan menjalani aturan.

Di dalam hukum tersimpan makna berkesinambungan. Dasar untuk menilai hukum adalah dibuatnya peraturan-peraturan yang pada akhirnya juga menjadi tolak ukur. Kebenaran yang dicari hukum bersumber pada aturan-aturan dari konvensi. Biasanya terangkum dalam pasal-pasal.

Secara metafisik, aturan adalah (mestinya) “jalan” menuju keadilan dan keteraturan yang diharapkan. Idealnya, aturan dibuat berdasarkan konvesi bersama untuk mencapai tujuan bersama. Aturan dibuat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan mengkaji segala aspek. Walau hukum tidak mutlak merupakan jalan menuju kebenaran, namun ia tetap dijadikan dasar untuk nilai-nilai benar/salah yang berkembang di masyarakat.

Maka, masyarakat hidup berdasarkan aturan-aturan. Aturan berpakain, aturan bersepeda motor, aturan bermasyarakat, aturan berbangsa dan bernegara, bahkan aturan yang bersifat privasi: aturan berumahtangga. Masyarakat tak lagi bebas dalam diskursusnya sebagai makhluk yang menginginkan kebebasan. Masyarakat yang majamuk perlu ”diatur”, dan aturan merupakan ejahwantah.

Namun aturan yang kemudian menetapkan individu sebagai pesakitan tidaklah mampu memuaskan semua pihak. Ada saja yang merasa tidak adil. Maka, aturan dengan hukumnya memerlukan bukti-bukti sebagai jalan mencari kebenaran yang (sekali lagi) tidak mutlak. Kebenaran dalam hukum bersifat absolut.

Demikianlah aturan. Ia bisa jadi ketakutan, di lain pihak ia juga sebagai mentor kebenaran.

Aturan di Ranah Akademis

Setiap kehidupan manusia perlu diatur, termasuk di dunia akademis. Peraturan-peraturan yang dibuat tujuannya sama secara umum, untuk menciptakan keteraturan dan jalan untuk mencari kebenaran. Diharapkan, dengan aturan, kehidupan akademik menjadi lancar dan sesuai dengan keinginan bersama. Dalam perkembangannya, aturan-aturan tersebut mewarnai kehidupan kampus.

Namun, benarkah aturan yang diterapkan di dunia akademik diciptakan untuk kepentingan bersama demi mencapai tujuan bersama ataukah hanya arogansi kekuasaan yang memiliki kekuatan? Tidak hanya akademik, pertanyaan ini sebenarnya mencari tujuannya lebih jauh: di realitas sehari-hari aturan cendrung kehilangan daya logika.

Beberapa peraturan yang penulis cermati di dunia akademik, tak tampak sebagai jalan untuk mencari logos, lebih kepada ”keterpaksaan” untuk mencari ke-universal-an. Penulis kutip sebuah aturan yang dianggap ”kecil” tapi menjadi titik acuan untuk melihat aturan-aturan yang lebih besar nantinya. Kampus di manapun tidak akan terima mahasiswanya mengikuti pelajaran kalau tidak berpakaian rapi. ”Rapi” diartikan mengenakan baju kemeja, rambut pendek, mengenakan celana yang berbahan katun (celana dasar), dan bersepatu dengan bahan dasar kulit. Sebaliknya, yang keluar dari aturan tersebut dianggap tidak rapi. Rapi adalah hasil konvensi. Yang menjadi permasalahan adalah, benarkah demikian konsep rapi?

Defenisi rapi yang sempit, cendrung mengorbankan pihak lain, yaitu penerima (audience) aturan. Menjadi ”korban” karena tak banyak yang bisa melaksanakannya.  Bagaimana kalau rapi didefenisikan berambut gondrong, kaus oblong, dan celana pendek? Bukankah ini hanya hasil konvensi? Bila ada penelitian yang dilakukan, mengacu pada defenisi umum,  persentase mahasiswa yang berpakain rapi (hipotesis) hanya sekitar 5%. Jika tak banyak yang mematuhinya, kenapa aturan ini dibuat?

Aturan ”sengaja” mengikat manusia dengan kebebasannya. Tak banyak aturan yang lahir mampu diterima dan disepakati bersama, karena yang membuat aturan hanya beberapa kelompok orang yang ”dipercayakan”. Di sinilah letaknya kenapa aturan kadang tak berniat mengatur, tapi mengekang.

Itu sebabnya kita selalu risau melihat aturan-aturan yang telah dilahirkan secara sepihak. Menurut Goenawam Mohammad, aturan pada akhirnya hanya akan mencapai apa yang normatif. Ia terbatas. Masih ada sesuatu yang tiap kali bisa hilang dalam kehidupan sebuah negeri di mana yang normatif tak bisa digugat—yakni keadilan.

Setiap ranah tempat tinggal, sekarang dipenuhi dengan aturan-aturan. Setiap orang (penguasa) merasa  bebas membuat aturan. Pertimbangannya adalah karena ia memang adalah orang yang pantas membuatnya dan merasa bahwa apa yang dipikirkannya ”mesti” dilaksanakan orang lain. Jika Anda seorang dosen, Anda akan membuat aturan untuk mengikat mahasiswa. Tidak boleh datang terlambat (bagi mahasiswa, bukan untuk dosen). Jika Anda seorang Rektor, aturan yang dibuat adalah menaikkan uang kuliah.

Adakah dosen terlebih dahulu bertukar pikiran dengan mahasiswa tentang aturan keterlambatan? Mahasiswa yang terlambat dihukum tidak boleh mengikuti pelajaran, apa hukumannya bagi dosen yang melakukan hal serupa? Pernahkah mendengar keluhan mahasiswa bahwa uang kuliah yang dinaikkan membuat ia tak mampu lagi mengenyam pendidikan? Kenapa tidak dicarikan sebuah konvensi yang benar-benar saling menguntungkan?

Maka, aturan-aturan tak lebih dari sebuah pengekangan bila nilai yang terkandung di dalamnya bersifat hegemoni. Tak heran, tiap sebentar masyarakat mengeluh akan kenaikan harga minyak, mahasiswa mengeluh dengan aturan yang tak bisa dibantah: uang kuliah naik, dan siswa kecewa dengan aturan: Tidak boleh menggunakan HP kamera!

Pada akhirnya, nilai keadilan yang terkandung di dalam aturan hanya sebuah janji ketika seorang penguasa naik ke panggung internasional, di balik layar menghasilkan suara yang berbeda!***