Efek Jera: Antara Langkah Hukum dan Kurikulum

baju_koruptorKini koruptor harus berpikir seribu kali sebelum melakukan tabiatnya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan segera merealisasikan seragam khusus dan memborgol bagi mereka yang menjadi tersangka kasus pidana korupsi. Langkah ini merupakan salah satu usaha KPK guna memberikan efek jera serta rasa malu. Dan Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung sekaligus mendesak agar KPK segera mewujudkannya.

Dukungan dan desakan tersebut dilakukan dengan mendatangi kantor KPK. ICW menyampaikan delapan model baju seragam untuk koruptor yang sedang diproses hukum komisi itu. Model yang disampaikan ICW terdiri atas baju lengan panjang dan empat baju lengan pendek. Warna baju itu adalah merah muda, oranye, biru gelap, dan hitam bergaris putih. Warna oranye dan merah muda dipilih agar mudah dibedakan dengan baju masyarakat umum. Warna biru gelap dan garis-garis hitam putih untuk menandakan bahwa korupsi menyengsarakan rakyat. Bagian depan dari semua model seragam itu bertuliskan nama si pemakai dan nomor tahanan KPK, sementara bagian belakang bertuliskan “Tahanan KPK Kasus Korupsi” (Kompas, 13/8).

Namun yang terpenting, tujuan utama yang perlu dilakukan KPK bagaimana mencapai pemerintahan yang bebas dari praktek korupsi secara menyeluruh. Mengentaskan masalah korupsi tidak hanya selesai dengan merealisasikan seragam koruptor. Dan tidak cukup pula dengan sanksi hukum dan mengucilkan dalam pergaulan masyarakat. Guru besar emeritus Universitas Airlangga Soetandyo Wignyosoebroto mangatakan, langkah lain yang dibutuhkan adalah mereformasi seluruh sistem karena korupsi sudah menjadi bagian dari sistem. Ibarat memberantas penyakit demam berdarah, penindakan yang dilakukan oleh KPK selama ini seperti memburu nyamuknya. Ini penting, tetapi belum cukup. Masih butuh upaya lain, seperti menjaga  kebersihan lingkungan dan menciptakan pola hidup sehat (Kompas, 14/8).

Reformasi sistem di segala lini pemerintahan mesti direformasi dengan ketransparanan. Manakala setiap pejabat yang terindikasi korupsi diganti dengan pengganti yang lebih bersih. SDM yang ada sebagai pengganti pun harus sama sekali tidak terkait dengan persoalan-persoalan lama dengan orang-orang yang terkena kasus korupsi. Hal ini merupakan sebagai upaya pemutus mata rantai tindak penyelewengan yang selama ini terjadi. Oleh karena itu, dengan adanya SDM yang bersih, otomatis sistem yang ada dalam sebuah instansi atau lembaga pemerintahan akan bebas dari praktek korupsi. Karena pada intinya sistem tergantung pada moral orang yang menjalaninya.  

Pendidikan Atikorupsi

Memerangi si kotor alias korupsi dan koruptor mesti juga dibarengi dengan upaya preventiv semenjak dini. Di setiap pertumbuhan dan perkembangan SDM selaiknya diorientasikan kepada pengertian mendalam yang berkelindan erat dengan antikorupsi. Seperti meminjam gagasan Arthur G Gish, seorang penggiat perdamaian dalam konflik antara Palestina dan Israel, yang menyatakan, menyelelesaikan konflik di timur tengah harus diwali dari bawah ke atas. Begitu juga dengan membentuk SDM antikorupsi. Jika hanya berfokus pada pemburuan koruptor tanpa dibarengi pembentukan SDM yang baik, besar kemungkinan korupsi bakal sulit dihentikan. Oleh karena itu, pengembangan melalui kesadaran nilai-nilai dari struktur lapisan bawah ke atas pun penting menjadi perhatian. Yang semua itu bisa dilakukan, salah satunya diawali dari institusi-institusi pendidikan. Sebab, institusi pendidikan berkorelasi melahirkan calon-calon pemimpin yang rentan menciptakan koruptor masa depan.

Untuk itu upaya atau ide mengkurikulumkan pembelajaran antikorupsi sangatlah tepat. Pencegahan harus segera dilakukan dengan merumuskan sebuah sistem yang matang, baik itu di sekolah maupun perguruan tinggi.

Dan kesemuanya itu berpedoman pada 3 pendekatan pembelajaran: kognitif, psikomotorik, dan afektif. karena ketiga pendekatan ini berkaitan dengan proses penerapan dan evaluasi. Harus ada kejelasan apakah pelajaran antikorupsi nantinya akan ditekankan pada sisi pengetahuan (kognitif) atau praktek (psikomotorik). Jika penekanannya hanya pada sisi pengetahuan, proses pengajaran dan evaluasi tidak terlalu sulit. Tapi masalahnya, pelajaran antikorupsi akan mengulangi kegagalan pelajaran pendidikan moral Pancasila beberapa waktu lalu. Murid mampu dengan baik menjawab nilai-nilai luhur pancasila, tapi tingkah laku jauh dari nilai-nilai tersebut (Ade Irawan, Koran Tempo, 16/09/2006).

Dengan demikian khusus buat perguruan tinggi, setiap MKU yang sudah ada dan tengah berjalan perlu dievaluasi lagi. Apabila pencapainnya dalam membentuk kepribadian mahasiswa tidak memperlihatkan hasil apa-apa, sebaiknya dihapuskan saja. Kecenderungan yang hanya menitikberatkan pada kemampuan kognitif sudah terbukti kelemahannya. Peserta didik dikuatirkan mempunyai sikap bertolak belakang dengan etika atau akhlak yang telah dipelajari selama ini. Dan buktinya sudah ada. Seperti para koruptor yang pernah mengenyam pendidikan moral dan nilai-nilai sosial, namun berperilaku amoral.

Kemudian sebagai pengganti MKU yang dihapuskan tadi, disubstitusikan dengan MKU antikorupsi. Pertukaran antarMKU ini harus sama sekali baru bila dibandingkan dengan MKU terdahulu. Letak perbedaannya adalah pada sistemnya—yang selama ini hanya berpegang pada pencapaian pendekatan kognitif—Yakni dengan  menggunakan kurikulum yang mengutamakan ketiga pendekatan yang meliputi kognitif, psikomotorik, dan afektif. Namun tetap mata kuliah ini dipedomani dengan MKU yang ditiadakan sebelumnya, seperti mata kuliah pancasila, agama, kewarganegaraan, dsb. Lantaran  pelajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap mata kuliah itu saling berhubungan dalam upaya menumbuhkan jiwa antikorupsi. Terutama membentuk mental kebangsaan yang saling menolong, berempati, serta mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.

Sebagai bahan ajar atau referansinya, pemerintah bekerjasama dengan KPK merumuskan dan membuatkan buku antikorupsi. Berisiskan daftar nama para koruptor serta biografi singkatnya, yang meliputi jenis kasus korupsi apa yang dilakukannya, berapa kerugian negara yang diakibatkan, berapa hukuman maksimal yang mesti dijalani, dan berasal dari institusi mana ia menjabat. Akan tetapi, yang terpenting adalah, buku tersebut menjelaskan tentang korupsi, semisal pengertiannya, jenis-jenisnya, dan konsekuensi hukum bagi yang melakukannya.

Seperti yang terdapat di salah satu pasal dari tiga pasal yang ada, yakni pada Pasal 3 (berasal dari pasal 1 ayat 1 sub b UU no. 3/71) yang isinya adalah sebagai berikut: Setiap orang (1) yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (2) , menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (3) yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (4), dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) (Insan Fahmi, KPK).

Selesai dengan perampungan dari penjelasan yang tepat tentang korupsi, kemudian buku dicetak sekian eksemplar dan dipublikasikan. Segala biaya yang menyangkut pembuatan buku dibebankan kepada para koruptor. Tentu saja dari pembayaran denda terhadap hukuman atau sanksi yang telah dijatuhkan kepadanya.
 

Berdasarkan uraian di atas, setidaknya memberikan gambaran bagi para koruptor. Dengan adanya efek jera melalui sanksi hukum, sosial, dan tentu saja dibarengi dengan pendidikan moral antikorupsi, tingkat pelaku korupsi dari segi kulitas maupun kuantitas dapat dikurangi. Bahkan bisa benar-benar dicabut izin prakteknya. Lalu pelajaran bagi masyarakat luas yang menjadi korban korupsi maupun berpotensi menjadi koruptor, sekiranya berpikir-pikir sebelum terjerumus melakukannya. Selain memalukan, korupsi juga menyengsarakan, meruntuhkan nilai-nilai kemanusiaan beserta peradabannya.

Dan pada kesimpulannya, perihal korupsi sangat efektif apabila dicegah sedini mungkin dengan memeranginya, melalui pembinaan dari keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Menanamkan mental kepada setiap generasi, tidak hanya say no to drugs tapi katakan juga tidak untuk korupsi. Jikalau tidak ingin nantinya bernasib sama dengan para koruptor, yang justru menambah daftar tokoh korupsi yang mencoba panasnya baju seragam koruptor. Serta didokumentasikan dalam sebuah buku referensi pendidikan antikorupsi pula. Mau?